Malang, malangterkini.id - Proyek Jalan Tembus Danau Jonge-Sulfat kemungkinan besar tidak akan dilanjutkan tahun ini. Karena proyek tersebut tidak memiliki anggaran yang dialokasikan untuk itu. FYI: Proyek ini telah ditunda sejak tahun 2021.
Sebelumnya Pemerintah
Kota Malang telah membangun jalan sepanjang 850 meter.
Dari Jalan Jonge
sampai Jalan Paniai Utara.
Sisa ruas jalan yang
sudah dua tahun tidak dibangun kini panjangnya 200 meter.
Ruas ini tidak
dibangun karena tanahnya berada di wilayah Kabupaten Malang.
Pj Wali Kota Malang
Wahyu Hidayat mengatakan APBD Pemkot Malang tidak bisa mengeluarkan uang
tersebut karena sisa pembebasan lahan berada di luar daerah.
Oleh karena itu,
satu-satunya harapan pemerintah kabupaten Malang adalah pembebasan lahan
tersebut.
Sejak dilantik pada
September 2023, Pak Wahyu membenarkan telah membicarakan hal tersebut dengan
Pemprov Malang.
Perlu diketahui,
sebelum menjadi orang nomor satu di pemerintahan kota, Wahyu menjabat sebagai
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
Belakangan, Pemkab
mengaku masih melakukan penghitungan ulang.
"Kalau sudah
ketemu nilainya, anggarannya akan kita sesuaikan. Masih proses,'' ujarnya.
Ditegaskannya, pada
2024 juga tidak ada anggaran untuk
pembebasan lahan.
Sebab, anggaran yang
ada untuk Pileg dan Pilkada 2024 sudah
habis.
“Kalau soal perubahan
anggaran keuangan (PAK) ke depan sepertinya belum terjadi. Tapi solusinya sudah
berjalan dan sudah kita sesuaikan,” jelasnya.
Seorang pria asal
Desa Bareng mengaku sempat meninjau jalan bypass tersebut saat pertama kali
menjabat sebagai Pj Wali Kota Malang.
Akses dianggap
mendesak dan harus segera dilanjutkan untuk memberikan manfaat kepada
masyarakat.
"Ternyata jarak
tempuh tinggal 200 meter lagi. Padahal, lahannya kosong,'' tambah Wahyu.
Di tempat lain, Ketua
Komisi C DRPD Kota Malang Fathol Arifin menyerukan realisasi alokasi anggaran
pada APBD 2025.
Kewenangan ada di
Pemerintah Kabupaten Malang, namun Fathol menilai hal tersebut karena
kedekatannya dengan Wahyu Hidayat. Ia
tersedia karena sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah.
Sebab, DPR sudah beberapa kali mengunjungi pemerintah
kabupaten.
Tapi hasilnya masih
nihil.
Pemerintah Kabupaten
Malang mengaku anggaran pembebasan lahan tidak mencukupi.
"Jalan raya ini
paling efektif mengurai kemacetan di Sawojajar. Saya berharap tahun depan
selesai,'' harap Fathol.