Malang, malangterkini.id - Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Malang tahun ajaran 2024/2025 menunjukkan fenomena yang menarik. Ratusan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Malang masih kekurangan siswa, dengan total 101 SDN dari 195 SDN yang belum memenuhi pagu. Hal ini menjadi sorotan, mengingat peran penting pendidikan dasar dalam membangun generasi penerus bangsa.
Menurut Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Dodik Teguh Pribadi, kekurangan siswa ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang menurunkan angka kelahiran. Faktor lainnya adalah letak geografis sekolah, di mana beberapa SDN berdekatan sehingga orang tua cenderung memilih sekolah yang mereka anggap lebih baik.
Salah satu contohnya adalah SDN Jatimulyo 4. Hingga saat ini, hanya ada satu pendaftar di sekolah tersebut, dengan pagu yang tersedia sebanyak 28 kursi. Diperkirakan, hal ini disebabkan oleh keberadaan SDN Jatimulyo 1 dan 5 yang berdekatan dengan SDN Jatimulyo 4.
Meskipun demikian, Dodik masih optimis bahwa PPDB offline yang sedang berlangsung akan membantu mengurangi jumlah pagu yang belum terisi. Hal ini karena PPDB offline memungkinkan anak-anak dari luar Kota Malang untuk mendaftar.
"Memang untuk masuk jejang SD ada persyaratan KK (Kartu Keluarga) harus dari Kota Malang. Sehingga orang-orang yang mau daftar dari luar kota menunggu PPDB offline. Ketika offline dibuka, dari luar kota banyak yang daftar juga," tandasnya.
Fenomena kekurangan siswa di SDN ini menjadi pengingat penting bagi pemangku kepentingan untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Malang. Dengan demikian, diharapkan semua anak usia sekolah dapat mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, terlepas dari lokasi tempat tinggal mereka.
PPDB offline yang sedang berlangsung menjadi angin segar bagi sekolah-sekolah yang kekurangan siswa. Diharapkan melalui PPDB offline ini, kekurangan siswa di SDN-SDN di Kota Malang dapat teratasi dan semua anak mendapatkan haknya untuk mengenyam pendidikan dasar yang berkualitas.
