.png)
Malang, malangterkini.id - Kota Malang kembali menjadi pusat perhatian nasional pada Jumat, 7 Februari 2025, ketika ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (AMAN) menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Polresta Malang Kota. Aksi ini dipicu oleh kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, terutama selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Tuntutan Utama
Demonstran secara tegas menuntut agar pemerintah, khususnya pihak kepolisian, segera mengusut tuntas berbagai kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan mantan Presiden Jokowi dan kroninya. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain:
- Proyek Strategis Nasional: Massa aksi menyoroti sejumlah proyek besar yang dinilai lebih menguntungkan pihak swasta dan investor asing dibandingkan masyarakat. Mereka mencontohkan proyek pembangunan infrastruktur yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
- Korupsi: Sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara selama masa pemerintahan Jokowi juga menjadi tuntutan utama. Beberapa kasus yang disebutkan antara lain korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), korupsi pengadaan alat kesehatan, serta kasus korupsi yang melibatkan perusahaan-perusahaan BUMN.
- Kebijakan yang Merugikan Rakyat: Demonstran juga menyuarakan kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), penghapusan subsidi listrik, serta kebijakan privatisasi sejumlah BUMN.
- Pelanggaran HAM: Massa aksi juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi, seperti kasus penembakan aktivis, penangkapan sewenang-wenang, serta kriminalisasi terhadap para pengkritik pemerintah.
Alasan di Balik Demonstrasi
Koordinator AMAN, Andi Widiono, menjelaskan bahwa tuntutan yang diajukan oleh massa aksi didasarkan pada penilaian bahwa selama kepemimpinan Jokowi, banyak masalah yang muncul dan belum terselesaikan. Andi juga menyoroti lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yang membuat para pelaku korupsi dan pelanggaran HAM merasa aman dan tidak takut dihukum.
"Kami melihat bahwa banyak kebijakan pemerintah yang diambil tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. Pemerintah lebih sering mendengarkan suara para pengusaha dan investor daripada suara rakyat. Akibatnya, masyarakat kecil yang paling menderita," ujar Andi.
Respons Pemerintah dan Pihak Kepolisian
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah maupun pihak kepolisian terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh AMAN. Namun, demonstrasi yang berlangsung secara damai ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan yang diperlukan.
Analisis
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh AMAN merupakan bentuk ekspresi kebebasan berpendapat yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Demonstrasi ini juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah dan menginginkan perubahan yang lebih baik.
Namun, perlu diingat bahwa tidak semua tuntutan yang diajukan oleh AMAN memiliki dasar yang kuat. Beberapa tuduhan yang dilontarkan terhadap pemerintah perlu diverifikasi kebenarannya melalui proses hukum yang adil. Selain itu, demonstrasi juga harus dilakukan dengan cara yang damai dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Demonstrasi yang dilakukan oleh AMAN menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa mereka harus selalu mendengarkan suara rakyat dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Pemerintah juga harus berkomitmen untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum secara adil, dan melindungi hak-hak asasi manusia.
