.png)
Malang, malangterkini.id - Menjelang bulan suci Ramadan 2025, kekhawatiran masyarakat Kota Malang, Jawa Timur, meningkat setelah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) setempat menemukan adanya ketidaksesuaian takaran pada kemasan minyak goreng bersubsidi, MinyaKita. Temuan ini muncul sebagai respons terhadap isu nasional yang mengemuka terkait spesifikasi takaran minyak goreng yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengungkapkan bahwa hasil pengecekan yang dilakukan di beberapa pasar menunjukkan adanya variasi takaran pada kemasan 1 liter MinyaKita. Beberapa kemasan ditemukan berisi kurang dari 1 liter, dengan variasi antara 0,92 liter hingga 0,99 liter.
"Kami telah melakukan pengecekan secara seksama, dan memang ditemukan adanya kekurangan takaran. Minyak kemasan 1 liter tersebut, setelah kami periksa, ada yang berisi 0,92 liter, ada pula yang 0,99 liter," jelas Eko Sri Yuliadi pada Senin, 10 Maret 2025.
Eko Sri Yuliadi menegaskan bahwa alat ukur yang digunakan dalam pengecekan tersebut telah dikalibrasi sesuai dengan standar metrologi, sehingga akurasi pengukuran dapat dijamin. Temuan ini mengindikasikan adanya masalah pada proses pengemasan atau produksi MinyaKita yang beredar di pasaran.
"Timbangan yang kami gunakan telah dikalibrasi dan diperiksa oleh pihak metrologi. Jadi, akurasi pengukuran sudah terjamin. Memang ada temuan kemasan yang isinya tidak mencapai 1 liter, kurang beberapa mililiter. Namun, ada juga kemasan yang isinya tepat 1 liter," tambahnya.
Pengecekan telah dilakukan di beberapa pasar tradisional di Kota Malang, termasuk Pasar Madyopuro dan Pasar Klojen. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari temuan serupa yang diungkapkan oleh Menteri Perdagangan, yang juga melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan takaran MinyaKita sesuai standar.
"Pengecekan ini merupakan inisiatif kami sebagai respons terhadap arahan dari Menteri Perdagangan yang telah melakukan pengecekan serupa. Kami turut melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan ketersediaan dan kualitas MinyaKita di Kota Malang," ujar Eko Sri Yuliadi.
Temuan ini akan menjadi data penting bagi Diskopindag Kota Malang, yang saat ini menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Data ini diharapkan dapat membantu pemerintah pusat dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian takaran MinyaKita.
Di sisi lain, Eko Sri Yuliadi memastikan bahwa pasokan dan harga minyak goreng di Kota Malang menjelang Ramadan 2025 berada dalam kondisi stabil. Pemerintah kota terus berupaya menjaga ketersediaan minyak goreng dan memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menyikapi isu ketidaksesuaian takaran MinyaKita ini. Pemerintah kota akan terus berupaya memastikan ketersediaan dan kualitas minyak goreng di pasaran," tegasnya.
Pemerintah Kota Malang juga akan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan penjualan MinyaKita di pasar-pasar tradisional. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penjualan MinyaKita dengan takaran yang tidak sesuai atau harga yang melebihi harga eceran tertinggi (HET).
Selain itu, Diskopindag Kota Malang akan berkoordinasi dengan produsen dan distributor MinyaKita untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas dan takaran yang ditetapkan. Pemerintah kota juga akan melakukan sosialisasi kepada pedagang dan konsumen mengenai pentingnya memastikan takaran MinyaKita sesuai standar.
"Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan kualitas bahan pokok seperti minyak goreng. Kami juga akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik-praktik yang merugikan konsumen," kata Eko Sri Yuliadi.
Pemerintah Kota Malang berharap, dengan langkah-langkah yang diambil, masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman dalam menyambut bulan suci Ramadan 2025. Pemerintah kota juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi peredaran MinyaKita di pasaran dan melaporkan jika menemukan adanya ketidaksesuaian takaran atau praktik-praktik yang merugikan konsumen.
