.png)
Malang, malangterkini.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meluncurkan program spesial untuk menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui program ini, masyarakat Malang yang memiliki tunggakan sanksi administrasi pajak daerah dari tahun 1999 hingga 2025 akan mendapatkan pengampunan.
Program pembebasan sanksi administrasi ini berlaku mulai Agustus hingga November 2025. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, menjelaskan bahwa masyarakat hanya perlu datang dan membayar pokok pajaknya saja.
Ada delapan jenis pajak yang termasuk dalam program ini, yaitu:
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk makanan dan minuman
PBJT untuk tenaga listrik
PBJT untuk jasa perhotelan
PBJT untuk jasa parkir
PBJT untuk jasa kesenian dan hiburan
Pajak reklame
Pajak air tanah
Contoh Perhitungan Denda yang Dihapuskan
Handi Priyanto memberikan contoh perhitungan untuk tunggakan PBB. Untuk tunggakan PBB tahun 2024 dan seterusnya, denda dihitung sebesar 1% per bulan dari nilai pajak. Jika seorang warga memiliki tunggakan PBB sebesar Rp500.000 per tahun, denda yang diampuni adalah Rp60.000. Sementara itu, untuk tunggakan di bawah tahun 2024, denda yang diampuni akan berbeda karena aturan denda saat itu adalah 2% per bulan.
Antusiasme Masyarakat Meningkat
Hingga saat ini, jenis pajak yang paling banyak mengakses program ini adalah PBB. Bapenda mencatat sudah ada 1.306 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang diakses, dengan total penerimaan pajak mencapai Rp436 juta. Dari jumlah tersebut, potensi denda yang dihapuskan diperkirakan antara Rp60 juta hingga Rp100 juta.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Bapenda mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan ini dengan datang ke kantor pajak atau membayar melalui e-SPPT sebelum batas akhir 30 November.
