GfC8TSAlTSGoTUAoTfz7GpA9TA==

Ribuan Warga Malang Dikeluarkan dari Daftar Penerima Bansos, Ada Dugaan Terkait Judi Online?

Malangmalangterkini.id - Sebanyak 4.000 warga di Kota Malang, Jawa Timur, telah dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (bansos). Kebijakan ini muncul di tengah langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang menonaktifkan lebih dari 300.000 penerima bansos di seluruh Indonesia, yang diduga terkait dengan aktivitas judi online (judol).

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyatakan bahwa pihaknya saat ini masih memverifikasi ulang data penerima yang dinonaktifkan. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada yang membutuhkan.

"Di Kota Malang, ada 4.000 data yang bermasalah dari total 189.000 data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi kami," ujar Donny.

Meskipun Kemensos telah menghentikan data 4.000 warga tersebut, Donny belum bisa memastikan apakah mereka termasuk yang dicoret karena terdeteksi bermain judol. "Kami belum tahu apakah itu termasuk yang main judol atau bukan, karena Kemensos belum merilis datanya," jelasnya.

Selain dugaan terkait judol, Donny juga menyebut kemungkinan lain, yaitu kesalahan kategorisasi. Bisa jadi, warga yang seharusnya tergolong mampu justru terdata sebagai penerima bantuan, atau sebaliknya. "Jadi 4.000 penerima bansos itu bisa saja salah sasaran, mereka bukan desil 1 dan 2. Itu diputus oleh Kemensos," tegasnya.

Donny juga menyoroti masalah data yang tidak akurat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang digunakan untuk penyaluran bansos. Data ini bersumber dari berbagai pihak, tidak hanya dari DTKS, tetapi juga dari registrasi sosial ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Bagi warga yang merasa berhak menerima bansos tetapi tidak terdaftar, mereka masih bisa mendaftar ulang secara mandiri melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau melalui petugas Program Keluarga Harapan (PKH).

"Tentu kami juga perlu penyelarasan melalui musyawarah kelurahan untuk perbaikan data. Termasuk dengan melaksanakan ground checking," tutup Donny.

Advertisement
pasang iklan media online nasional pewarta network
Advertisement
pasang iklan media online nasional pewarta network
Advertisement
pasang iklan media online nasional pewarta network

Ketik kata kunci lalu Enter

close
pasang iklan media online nasional pewarta network