.png)
Malang, malangterkini.id - Pemerintah mulai meluncurkan program renovasi rumah berskala besar sebagai upaya mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah per tahun. Inisiatif ini bertujuan menyediakan hunian yang layak, sehat, dan bermartabat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di kawasan pedesaan dan daerah yang memiliki potensi wisata budaya.
Tahap awal program renovasi yang menargetkan total 1.500 rumah ini, secara simbolis dimulai dari Kampung Wisata Topeng, Kota Malang, Jawa Timur.
Pada Jumat (17/10/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, melakukan peninjauan langsung di lokasi bersama jajaran pimpinan daerah dan swasta. Turut hadir dalam peninjauan tersebut adalah Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, serta perwakilan dari Lippo Group, yaitu Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk, Ketut Budi Wijaya, dan Presiden LippoLand, Indra Yuwana. Kunjungan tersebut berfokus pada pelaksanaan renovasi rumah desa yang didukung oleh Lippo Group di kawasan tersebut.
Menteri Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ini sangat krusial dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat, sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta unit rumah setiap tahunnya.
Secara khusus, Maruarar menyoroti potensi besar yang dimiliki Kampung Wisata Topeng sebagai pusat ekonomi kreatif lokal. "Manfaatkan potensi yang ada di sini, pelajari market-nya. Kalau memang sesuai namanya Kampung Topeng, bisa dikembangkan pengrajin topeng, ada pertunjukan, ada ciri khas yang kuat," ujar Menteri Maruarar, mendorong warga untuk memaksimalkan keunikan daerah mereka.
Ia juga berharap kolaborasi antara Lippo Group dan Pemerintah Kota Malang tidak hanya sebatas perbaikan fisik rumah. Lebih dari itu, program ini didorong untuk menciptakan lapangan usaha baru dan memberdayakan masyarakat. "Saya yakin ibu-ibu di sini mau dilatih dan mau kerja keras. Yang penting memang pemasarannya. Tolong disinergikan Lippo dan Pak Wali Kota supaya hasilnya nyata bagi warga," tegasnya.
Menteri PKP menambahkan bahwa kunci keberhasilan program ini adalah pada aspek pemasaran dan pendampingan berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan mitra swasta, ia yakin manfaatnya akan dirasakan langsung oleh warga.
Pada fase pertama di Jawa Timur, program renovasi ini menargetkan perbaikan 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Unit-unit tersebut tersebar di berbagai wilayah, termasuk Kota Malang (40 unit), Kabupaten Malang (50 unit), Sidoarjo (110 unit), Ponorogo (100 unit), Pasuruan (100 unit), Bojonegoro (50 unit), dan Surabaya (50 unit).
Fokus utama perbaikan meliputi penguatan struktur bangunan, peningkatan ventilasi, serta memastikan ketersediaan akses air bersih yang memadai.
Program ini direncanakan akan diperluas ke berbagai daerah lain seperti Bandung, Bekasi, Tangerang, hingga Sulawesi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas hunian, tetapi juga diharapkan menjadi model nyata dari pembangunan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi berjalan harmonis dengan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera melalui penyediaan hunian layak dan penciptaan peluang ekonomi.
