.png)
Malang, malangterkini.id - Pemerintah secara resmi telah menetapkan standar pengupahan terbaru untuk wilayah Kota Malang di tahun 2026. Berdasarkan keputusan terbaru, Upah Minimum Kota (UMK) Malang dipastikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan guna menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak para pekerja di wilayah tersebut.
Detail Kenaikan dan Angka Signifikan
Memasuki tahun 2026, UMK Kota Malang dipatok pada angka Rp3.736.101. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya pada tahun 2025 yang berada di angka Rp3.507.693, terdapat kenaikan sebesar 6,51 persen. Secara nominal, para pekerja di Kota Malang akan menerima tambahan penghasilan sebesar Rp228.408 per bulan.
Kenaikan ini bukan sekadar perubahan angka, melainkan strategi pemerintah untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi tenaga kerja. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar pekerja tetap terjaga, sembari memastikan ekosistem dunia usaha tetap berada dalam koridor yang produktif serta berkelanjutan.
Payung Hukum dan Proses Penetapan
Keputusan krusial ini berlandaskan pada regulasi tingkat provinsi, yakni Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/937/013/2025. Dokumen yang mengatur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur untuk tahun 2026 tersebut telah ditandatangani dan disahkan pada 24 Desember 2025 yang lalu.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan bahwa proses penentuan angka tersebut tidak dilakukan secara sepihak. Ada keterlibatan aktif dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota yang mencakup berbagai elemen penting, mulai dari birokrasi pemerintahan, perwakilan pengusaha, hingga organisasi serikat pekerja. Sinergi tripartit ini menjadi kunci agar angka yang muncul bersifat adil bagi semua pihak.
Sosialisasi dan Harmonisasi Hubungan Industrial
Penyampaian informasi mengenai kenaikan upah ini dilakukan dalam acara Sosialisasi UMK Kota Malang Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Savana pada Senin, 29 Desember 2025. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai organisasi penting seperti:
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Gabungan Perusahaan Rokok Malang (Gaperoma)
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi)
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
Serikat Pekerja/Buruh dari berbagai sektor.
Dalam sambutannya, Wahyu Hidayat menekankan betapa pentingnya menjaga kondusivitas di Kota Malang. Sebagai daerah yang memiliki geliat industri dan sektor jasa yang sangat dinamis, hubungan yang harmonis antara pemilik modal dan tenaga kerja menjadi fondasi utama kemajuan kota.
"Kami berharap kenaikan ini menjadi jembatan untuk memperkuat kemitraan. Hubungan yang selaras akan menciptakan suasana kerja yang kondusif, yang pada akhirnya akan mendongkrak produktivitas bagi kedua belah pihak," ujar Wahyu.
Upah Sebagai Investasi, Bukan Beban
Menariknya, Wali Kota Wahyu Hidayat mengajak para pengusaha untuk mengubah sudut pandang terhadap kenaikan upah. Ia mengimbau agar para pelaku usaha tidak memandang penyesuaian UMK ini sebagai beban finansial semata, melainkan sebagai sebuah investasi jangka panjang.
Menurutnya, upah yang layak adalah stimulus bagi loyalitas dan profesionalisme pekerja. Dengan kesejahteraan yang terjamin, motivasi kerja akan meningkat, yang secara otomatis akan memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan.
Di sisi lain, para pekerja juga diingatkan agar merespons kebijakan ini dengan peningkatan etos kerja. Kesejahteraan yang diberikan pemerintah dan perusahaan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas diri dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap tugas-tugas di tempat kerja.
Implementasi
Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa angka Rp3.736.101 ini harus menjadi pedoman baku bagi seluruh instansi dan perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Malang per 1 Januari 2026. Harapannya, kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik tanpa kendala, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Malang.
