.png)
Malang, malangterkini.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tengah bersiap melakukan transformasi besar dalam pengelolaan aset daerah. Dalam langkah berani untuk menekan pengeluaran yang tidak esensial, Bupati Malang, HM Sanusi, mengumumkan rencana penertiban skala besar terhadap penggunaan kendaraan dinas. Kebijakan ini diproyeksikan akan mengubah wajah operasional birokrasi di Kabupaten Malang, di mana kepemilikan aset fisik akan mulai digantikan oleh sistem sewa yang dinilai lebih ekonomis.
Kebijakan strategis ini disampaikan secara terbuka oleh Bupati Sanusi dalam acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2027. Pertemuan tersebut berlangsung di Pendopo Agung Malang pada Senin, 19 Januari 2026.
Optimalisasi Aset dan Penghematan Anggaran
Dalam paparannya, Bupati Sanusi menekankan bahwa penataan kembali aset daerah bukan sekadar masalah administratif, melainkan prioritas utama untuk mengoptimalkan kekayaan daerah. Langkah ini diambil setelah adanya temuan bahwa banyak aset daerah yang pemanfaatannya belum maksimal, bahkan memberikan pendapatan di bawah rata-rata.
"Kami fokus pada efisiensi. Saya telah menginstruksikan bagian aset daerah untuk bergerak optimal. Ini adalah respons atas evaluasi bahwa pengelolaan aset kita masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Jika ini dikelola dengan benar, hasilnya tentu akan dirasakan langsung oleh daerah," ujar Sanusi.
Penertiban Penggunaan Mobil Dinas
Salah satu poin paling krusial dalam kebijakan ini adalah penertiban penggunaan mobil dinas. Ke depannya, Pemkab Malang akan menerapkan aturan ketat mengenai siapa saja yang diperbolehkan menggunakan kendaraan operasional milik negara. Sanusi menegaskan bahwa kendaraan pelat merah nantinya hanya diperuntukkan bagi pejabat yang secara regulasi memiliki hak konstitusional.
Berikut adalah beberapa poin utama rencana penertiban tersebut:
Audit Hak Pengguna: Penertiban akan menyasar seluruh unit di lingkungan Pemkab Malang. Pejabat yang tidak memiliki landasan hukum untuk menggunakan kendaraan dinas akan diminta mengembalikan aset tersebut.
Peralihan ke Sistem Sewa: Khusus untuk Kepala Dinas dan pejabat setingkatnya, Pemkab Malang menyarankan peralihan dari penggunaan mobil dinas milik pemerintah ke sistem kendaraan sewa.
Penghapusan "Gaya-Gayaan" Pelat Merah: Bupati menegaskan bahwa ke depannya, Kepala Dinas tidak perlu lagi menggunakan kendaraan berpelat merah untuk kegiatan operasional harian.
Mengapa Sistem Sewa Lebih Menguntungkan?
Bupati Sanusi membeberkan alasan logis di balik transisi ini. Menurut hitungan fiskal, beban yang ditanggung APBD untuk satu unit mobil dinas sangatlah besar. Beban tersebut mencakup:
Pembayaran pajak tahunan (STNK).
Alokasi anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Biaya perawatan rutin dan perbaikan mendadak.
Dengan sistem sewa, seluruh tanggung jawab perawatan dan administrasi pajak akan berpindah ke pihak penyedia jasa (pihak ketiga). Pemkab Malang cukup membayar biaya sewa melalui proses lelang yang transparan.
Perbandingan: Kepemilikan vs. Sistem Sewa
| Aspek | Kepemilikan Mobil Dinas (Lama) | Sistem Sewa Kendaraan (Baru) |
| Beban Pajak/STNK | Ditanggung penuh oleh APBD | Ditanggung oleh penyedia jasa sewa |
| Perawatan Mesin | Anggaran servis rutin di bengkel | Menjadi tanggung jawab vendor |
| Kondisi Kendaraan | Cenderung menua seiring tahun | Selalu mendapatkan unit baru sesuai kontrak |
| Fleksibilitas | Sulit dihapus/dijual (aset tetap) | Lebih fleksibel sesuai masa sewa |
| Operasional BBM | Seringkali menjadi beban dinas | Dapat dikendalikan lebih ketat |
Siapa yang Tetap Berhak Menggunakan Mobil Dinas?
Meski pengetatan dilakukan, Bupati Sanusi menjelaskan bahwa ada pengecualian bagi pejabat tertentu yang secara regulasi memang diatur untuk mendapatkan fasilitas kendaraan dinas milik negara. Pejabat tersebut meliputi:
Bupati dan Wakil Bupati Malang.
Ketua DPRD Kabupaten Malang.
Pejabat tinggi lainnya yang diatur secara spesifik dalam undang-undang atau peraturan daerah.
Menuju Pemerintahan yang Berdampak
Langkah revolusioner ini merupakan bagian dari visi besar Pemkab Malang untuk menghapus seluruh pos pengeluaran yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas. Sanusi berkomitmen bahwa setiap rupiah yang berhasil dihemat dari pengurangan biaya operasional kendaraan dinas akan dialokasikan kembali untuk program-program pembangunan yang menyentuh rakyat.
"Intinya, semua pengeluaran yang tidak berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat akan kita pangkas habis," tutupnya dengan tegas.
