.png)
Malang, malangterkini.id - Pemerintah Kota Malang resmi menerapkan kebijakan baru guna menekan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) serta mempromosikan gaya hidup sehat di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan sepeda atau angkutan umum setiap hari Jumat.
Fokus pada Pejabat Struktural
Kebijakan ini ditujukan khususnya bagi para pejabat struktural eselon II dan III yang tetap diwajibkan untuk hadir secara fisik di kantor. Sementara itu, untuk pegawai di tingkat staf, sistem kerja akan menyesuaikan dengan aturan teknis Work From Home (WFH). Meski demikian, instruksi WFH tersebut masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat.
"Kita sudah tetapkan bahwa setiap hari Jumat, ASN wajib bersepeda ke kantor. Mengingat jarak tempuh di dalam Kota Malang relatif dekat, ini sangat memungkinkan dilakukan. Jika ada yang tidak memiliki sepeda, solusinya adalah menggunakan angkutan umum," ujar Wahyu Hidayat saat ditemui di Malang, Jawa Timur, Rabu (1/4/2026).
Efisiensi Anggaran dan Kesehatan
Ada dua poin utama yang menjadi alasan kuat di balik penerapan aturan ini:
Penghematan BBM: Dengan kombinasi kebijakan WFH dan penggunaan sepeda, Pemkot Malang berharap dapat memangkas pengeluaran rutin untuk konsumsi bahan bakar minyak secara signifikan.
Kesehatan Pegawai: Wahyu menekankan bahwa bersepeda tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan kebugaran para aparatur negara.
Kendaraan Listrik Belum Jadi Prioritas
Menariknya, di tengah tren kendaraan listrik (EV) sebagai solusi polusi, Wali Kota Wahyu Hidayat menyatakan bahwa pengadaan mobil atau motor listrik untuk dinas belum masuk dalam skala prioritas Pemkot Malang. Menurutnya, pembelian kendaraan listrik justru berpotensi membebani anggaran daerah karena harus melakukan pengadaan unit baru.
“Kalau mau beli mobil listrik silakan, tapi itu berarti harus beli lagi. Sementara dengan WFH dan bersepeda saja, kita sudah bisa mengurangi pemakaian BBM tanpa harus mengeluarkan anggaran tambahan,” tegasnya.
Hingga saat ini, belum ada rencana untuk melakukan konversi kendaraan dinas dari mesin konvensional ke tenaga listrik. Selain karena proses pengajuan anggaran yang panjang, langkah tersebut dianggap belum mendesak. Wahyu menutup dengan pernyataan bahwa memaksimalkan fasilitas yang ada, seperti sepeda, jauh lebih efisien dan menyehatkan bagi seluruh jajaran ASN di Kota Malang.
