.png)
Malang, malangterkini.id - Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya percepatan di sektor perumahan dengan meluncurkan program kredit bersubsidi yang dirancang untuk mendukung baik sisi suplai (penyediaan) maupun sisi permintaan (pembelian) di pasar. Inisiatif ini bertujuan ganda: meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan pada saat yang sama, memberikan dukungan finansial kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di wilayah perkotaan padat seperti Kota Malang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Didyk Choiroel, menjelaskan bahwa kredit program perumahan ini dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu untuk pengembang dan untuk pelaku UMKM.
Dukungan Kredit untuk Sisi Suplai dan Permintaan
Didyk merinci skema subsidi untuk sisi suplai, yang mencakup pengembang, kontraktor, dan pedagang toko bangunan. "Untuk sisi suplai, mereka bisa mendapatkan fasilitas kredit mulai dari Rp 5 miliar hingga Rp 20 miliar. Pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen," jelas Didyk usai acara sosialisasi Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kota Malang, Rabu (22/10/2025).
Sementara itu, untuk sisi permintaan, khususnya bagi pelaku UMKM yang mengintegrasikan fungsi hunian dan usaha, seperti yang terlihat di kawasan Kayutangan Heritage, tersedia skema kredit yang sangat ringan. Pelaku UMKM dapat mengakses kredit hingga Rp 500 juta dengan suku bunga hanya 6 persen.
"Contohnya relevan sekali untuk UMKM, di mana rumah yang memiliki area seperti garasi dapat difungsikan sebagai etalase untuk jualan daring (online). Ini mendukung aktivitas usaha mereka," tambahnya.
Pemerintah menargetkan alokasi besar untuk program ini, yaitu sebesar Rp 117 triliun untuk kredit di sisi suplai dan Rp 13 triliun untuk sisi permintaan. Didyk berharap Kota Malang dapat menjadi salah satu penyerap kredit terbesar di Jawa Timur. "Oleh karena itu, diperlukan dukungan kuat dari perbankan, sosialisasi yang masif, dan perhatian serius dari pemerintah daerah," tegasnya.
Target Realisasi FLPP dan Solusi Malang Raya
Khusus untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah menargetkan realisasi kredit sebanyak 300 unit di Kota Malang dan sekitar 1.600 unit di Kabupaten Malang hingga akhir tahun 2025. "Kami optimistis total penyaluran di wilayah ini dapat mencapai 4.000 unit hingga Desember," ungkap Didyk.
Di sisi lain, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyoroti tantangan utama dalam pengembangan perumahan di kota yang dipimpinnya, yaitu tingginya harga tanah dan keterbatasan lahan. "Memang, hambatan utama di Kota Malang adalah ketersediaan lahan yang semakin terbatas, ditambah dengan harga properti yang terus meningkat," aku Wahyu dalam kesempatan terpisah.
Meski demikian, Wahyu menyatakan bahwa Pemkot Malang telah menemukan solusi dengan memperkuat konektivitas dan integrasi antar wilayah Malang Raya, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu.
Mengingat banyaknya penduduk Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Malang, peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi prioritas. "Kami akan memfasilitasi semuanya agar para pekerja yang tinggal di kabupaten namun bekerja di kota tidak perlu khawatir mengenai akses transportasi dan mobilitas," jelasnya.
Terkait isu keterbatasan lahan di kawasan urban, pemerintah pusat juga mendorong pengembangan hunian vertikal, seperti rumah susun, dengan memanfaatkan skema FLPP. Langkah ini merujuk pada keberhasilan proyek rumah susun di Kemayoran, Jakarta, yang didanai melalui skema FLPP pada periode 2018-2019.
"Jika ingin tinggal di kota, masyarakat harus mulai terbiasa dengan konsep hunian vertikal. Kami akan mendorong agar skema FLPP dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan proyek-proyek perumahan vertikal ini," pungkas Didyk.
