.png)
Malang, malangterkini.id - Frekuensi kejadian banjir di wilayah Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan semata-mata dipicu oleh faktor cuaca ekstrem semusim, melainkan hasil akumulasi dari perubahan tata ruang yang fundamental: hilangnya area resapan air dan buruknya sistem drainase akibat masifnya pembangunan dan alih fungsi lahan.
Pakar teknik sipil menekankan bahwa masalah ini telah melampaui batas kewajaran, menjadi ancaman kronis yang merusak infrastruktur vital dan bahkan membahayakan integritas struktural hunian warga. Solusi yang ditawarkan menunjuk pada urgensi penerapan teknologi resapan sederhana dan perbaikan total tata kelola air perkotaan.
Alih Fungsi Lahan: Musuh Utama Penyerapan Air
Dosen Teknik Sipil dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Amalia Nur Adibah, menyoroti bahwa penyebab utama peningkatan debit air permukaan adalah alih fungsi lahan secara agresif dari area hijau atau serapan alami menjadi kawasan terbangun (impermeable area).
"Ketika kita mengubah lahan yang tadinya kebun, sawah, atau hutan menjadi perumahan, pusat bisnis, atau jalan beraspal, kita menghilangkan kemampuan alami tanah untuk menyerap air hujan," jelas Amalia.
Secara hidrologis, tanah yang tertutup beton atau aspal tidak mampu menginfiltrasi air hujan secara optimal. Akibatnya, alih-alih meresap perlahan ke dalam akuifer tanah, air hujan tersebut run-off secara cepat dan masif, langsung mengalir menuju jalanan, perkampungan, dan akhirnya membebani saluran drainase yang ada.
Drainase Tersumbat dan Tertutup: Masalah Ganda di Kawasan Padat
Kondisi kritis ini diperparah oleh permasalahan drainase, yaitu saluran air yang seharusnya berfungsi sebagai jalur evakuasi air permukaan, namun justru mengalami disfungsi ganda: terbuntu oleh sampah dan sedimentasi, serta tertutup oleh konstruksi bangunan warga.
Amalia mengamati bahwa seringkali saluran drainase yang awalnya terbuka atau memiliki penampang memadai, sengaja ditutup bahkan dijadikan bagian dari pondasi atau teras rumah oleh warga untuk tujuan perluasan.
"Banyak drainase sengaja ditutup untuk melebarkan rumah. Ini adalah praktik yang sangat merusak tata air lingkungan. Air yang tidak punya akses masuk ke saluran evakuasi akhirnya memilih jalur terpendek, yaitu meluap ke jalan dan permukiman," ungkap Amalia kepada awak media.
Tindakan menutup saluran ini tidak hanya mengurangi kapasitas penampungan air, tetapi juga menyulitkan upaya pemeliharaan, pengerukan, dan perbaikan oleh otoritas setempat. Saluran yang tertutup menjadi ‘bom waktu’ yang sewaktu-waktu dapat memuntahkan genangan hebat di musim hujan.
Dampak Destruktif Banjir dari Perspektif Teknik Sipil
Dari kacamata teknik sipil, dampak banjir berulang dan masif jauh lebih destruktif daripada sekadar genangan sementara. Kerusakan yang ditimbulkan bersifat jangka panjang, mempengaruhi umur layanan infrastruktur dan keamanan struktural bangunan.
Kerusakan Infrastruktur Jalan: Banjir menyebabkan air meresap ke lapisan pondasi jalan. Tekanan air dan siklus basah-kering melemahkan ikatan material, terutama pada lapisan aspal. "Lapisan aspal kerap terkelupas setelah banjir, menyebabkan jalan cepat berlubang, bahkan memicu bleeding atau retakan parah," papar Amalia. Perbaikan jalan yang dilakukan berulang kali akibat kerusakan ini menyedot anggaran besar secara non-produktif.
Ancaman Korosi dan Struktural Bangunan: Air hujan perkotaan, yang seringkali membawa polutan, memiliki sifat korosif. Genangan air yang merendam pondasi bangunan secara berulang dapat merusak material beton dan tulangan besi di dalamnya. Selain itu, Amalia mengingatkan bahwa banjir yang terjadi berulang, terutama pada bangunan yang terletak di bantaran sungai atau area debit air besar, memiliki daya kikis (erosi) yang signifikan.
"Semakin lama pondasi terhempas oleh aliran air deras, pondasi bisa terkikis dan memicu kerusakan struktural. Dalam jangka waktu lama, ini meningkatkan risiko kegagalan struktur hingga potensi roboh," tegasnya, menekankan pentingnya evaluasi risiko bagi bangunan lama di zona rawan.
Selain kerusakan struktural, air juga merusak instalasi listrik, sistem mekanikal, dan berbagai peralatan elektronik yang berada di lantai dasar, menimbulkan kerugian ekonomi yang substansial bagi pemilik rumah.
Solusi Mitigasi Berbasis Komunitas dan Tata Ruang
Untuk mengatasi krisis banjir yang dipicu oleh minimnya resapan, Amalia mendorong solusi berbasis komunitas dan intervensi kebijakan tata ruang yang ketat.
Penguatan Resapan Individual: Pemasangan sumur resapan dan lubang biopori didorong menjadi gerakan masif di tiap rumah tangga. Sumur resapan membantu mengembalikan air ke dalam tanah, mengurangi run-off ke jalan. Sementara biopori, selain meningkatkan resapan, juga membantu menyuburkan tanah dan mengelola sampah organik.
Peninggian dan Proteksi Bangunan: Bagi bangunan yang terlanjur berada di kawasan rawan banjir, solusi mitigasi terpenting adalah peninggian bangunan (elevating the structure) untuk menghindari elevasi banjir maksimum. Mitigasi sederhana yang efektif adalah memasang papan penahan air (flood barrier) yang kokoh di ambang pintu saat hujan deras, mencegah air masuk ke dalam rumah.
Dari sisi penataan kota, Amalia menyambut baik upaya pemerintah daerah dalam pembangunan dan pembesaran saluran drainase. Namun, ia juga memberikan catatan kritis. Beberapa proyek drainase yang dibangun ditemukan memiliki elevasi yang lebih tinggi dari permukaan jalan di sekitarnya.
"Ini memicu masalah baru karena aliran air tidak bisa langsung mengalir masuk ke saluran. Aliran air terperangkap di jalan, membutuhkan waktu lama untuk naik ke saluran, atau malah mencari jalur lain yang tidak terencana," katanya.
Amalia menegaskan pentingnya akurasi perencanaan teknis dan pengawasan saat pelaksanaan proyek infrastruktur. Desain harus memastikan gradien dan elevasi saluran mampu menampung dan mengalirkan air dari elevasi terendah di sekitarnya.
Penegakan Aturan Tata Ruang dan Antisipasi Cuaca Ekstrem
Inti dari pencegahan banjir jangka panjang adalah penegakan aturan tata ruang yang ketat. Amalia menekankan pentingnya pemilihan lokasi sebelum membangun rumah dan penerapan regulasi yang mewajibkan penyediaan lahan terbuka hijau (LTH).
"Aturan kota harus diterapkan, seperti menyediakan minimal 30 persen lahan terbuka dalam satu kavling atau area pembangunan. Persentase ini vital agar air hujan tetap memiliki kesempatan meresap," jelas Amalia.
Mengakhiri penjelasannya, Amalia berharap pemerintah daerah di Malang Raya dapat lebih optimal dalam mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mitigasi, bukan hanya respons pasca-bencana. Investasi pada sumur resapan komunal, normalisasi sungai, dan perbaikan drainase secara sistematis akan memberikan hasil yang maksimal dalam jangka panjang.
Peringatan Dini BMKG: Labilitas Atmosfer di Jawa Timur
Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah merilis peringatan dini mengenai potensi cuaca ekstrem di wilayah Jawa Timur, termasuk Kota Malang, selama periode 20 hingga 29 November 2025.
Potensi hujan lebat ini didukung oleh kondisi atmosfer lokal yang sangat labil dan lembap dari lapisan bawah hingga atas, yang secara signifikan mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif (awan penyebab hujan lebat, seperti Cumulonimbus).
Penyebab fenomena ini meliputi:
Pola Pertemuan Angin (Konvergensi): Terjadinya pertemuan massa udara yang menyebabkan pengangkatan uap air.
Fenomena Gelombang Atmosfer: Melintasnya Gelombang Ekuatorial Rossby mulai tanggal 23 November 2025 di wilayah Jawa Timur, sebuah gelombang yang berkorelasi kuat dengan pembentukan awan hujan intensif.
Kombinasi antara kerentanan tata ruang (minimnya resapan dan drainase buruk) dan potensi cuaca ekstrem yang diprediksi BMKG menciptakan kondisi yang sangat rawan bencana banjir di Malang Raya. Pemerintah dan masyarakat didesak untuk segera mengambil langkah mitigasi aktif, baik dari sisi infrastruktur maupun kesiapsiagaan personal.
