.png)
Malang, malangterkini.id - Anggaran sektor pendidikan Kota Malang mengalami penyesuaian signifikan dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun ini. Total alokasi dana pendidikan dipangkas sebesar Rp 6 miliar, turun dari semula Rp 670 miliar dalam APBD murni menjadi Rp 664 miliar. Perubahan ini telah diresmikan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang disahkan pada 10 Oktober lalu.
Kepastian mengenai angka final ini disampaikan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan BKAD, Sugeng Suroto, menegaskan bahwa nilai anggaran yang tercantum dalam Perda Perubahan tersebut sudah bersifat tetap dan tidak dapat diubah lagi, terutama setelah melalui proses evaluasi di tingkat provinsi.
"Angka Rp 664 miliar adalah final. Nilai ini sudah melalui evaluasi dan persetujuan dari pihak provinsi, sehingga sudah tidak ada ruang untuk penyesuaian kembali," tegas Sugeng Suroto, memastikan akuntabilitas penetapan anggaran.
Strategi Efisiensi Tanpa Mengorbankan Layanan Publik
Menyusul pemangkasan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang kini dihadapkan pada tugas menata ulang rencana belanjanya. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, memberikan jaminan bahwa proses efisiensi ini akan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, tanpa sedikit pun mengorbankan program-program unggulan yang berdampak langsung pada kesejahteraan siswa dan guru.
"Kami berkomitmen penuh untuk menjaga kualitas layanan pendidikan. Program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti alokasi beasiswa, insentif guru, dan seragam gratis, kami pertahankan sepenuhnya," ujar Suwarjana.
Menurutnya, pemangkasan anggaran sebesar Rp 6 miliar tersebut murni difokuskan pada kegiatan yang bersifat administratif dan internal dinas. Pos-pos yang akan dieliminasi atau dikurangi secara drastis meliputi kegiatan internal seperti perjalanan dinas, penyelenggaraan event, serta biaya konsumsi pegawai.
Rincian Anggaran yang Diselamatkan
Sebelum adanya efisiensi, pagu anggaran pendidikan dalam APBD murni 2025 tercatat sebesar Rp 670 miliar. Meskipun mengalami pemotongan, sejumlah pos pengeluaran vital yang menjadi hak pendidik dan siswa tetap dialokasikan secara utuh, menjamin stabilitas operasional pendidikan:
Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD: Porsi terbesar anggaran terserap untuk TPG, dengan alokasi sebesar Rp 25,4 miliar.
Gaji PPPK: Anggaran gaji dan tunjangan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga diamankan, termasuk:
Rp 15,5 miliar untuk pengangkatan PPPK tahap tiga yang direncanakan pada tahun 2025.
Rp 8,8 miliar untuk pembayaran gaji PPPK tahap dua.
Program Seragam Gratis: Disdikbud menyiapkan Rp 6,8 miliar untuk pengadaan seragam gratis yang akan diberikan kepada 13.796 siswa jenjang SD dan SMP.
Insentif Non-ASN: Terdapat juga alokasi sebesar Rp 5 miliar sebagai tambahan insentif bagi Tenaga Pendukung Operasional Kegiatan (TPOK) dan pegawai non-ASN lainnya.
Target Efisiensi Internal Rp 6,5 Miliar
Tim Disdikbud saat ini sedang bekerja keras merinci ulang setiap pos anggaran guna memastikan pemotongan sebesar Rp 6 miliar tersebut dapat terealisasi secara efisien. Suwarjana, pejabat eselon II B di lingkungan Pemkot Malang, menargetkan efisiensi total yang akan dilakukan mencapai angka Rp 6,5 miliar, di mana mayoritas pemotongan akan ditarik dari kegiatan-kegiatan internal dinas.
"Kami sedang kebut perhitungan ulang ini dalam waktu tiga hari ke depan. Tujuannya agar penyesuaian anggaran ini tidak mengganggu jalannya program-program utama yang sudah direncanakan, khususnya yang menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat sekolah," ungkapnya.
Dengan adanya penyesuaian ini, Pemkot Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan pesan yang jelas: meskipun terjadi kontraksi anggaran, hak-hak dasar siswa dan guru akan menjadi prioritas utama yang tidak boleh dikurangi. Fokus utama tetap pada peningkatan kualitas layanan dan mutu pendidikan di Kota Malang.
